DPR RI harus meningkatkan kinerjanya sesuai tugas dan wewenangnya agar dapat bersikap proaktif dan sungguh-sungguh dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh Masyarakat

            Pendapat itu disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie, saat menyampaikan executive summary Laporan Kinerja DPR Agustus 2011-Agustus 2012 dalam rangka ulang tahun DPR RI ke 67 Tahun, di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu, (29/8).

            Menurut Marzuki, penyampaian aspirasi dan pengaduan dari masyarakat kepada DPR RI terutama sejak era reformasi mengalami peningkatan, baik penyampaian pengaduan dan aspirasi yang secara langsung melalui delegasi masyarakat yang datang ke gedung DPR RI maupun tidak langsung yaitu melalui surat dan email.

            “Pengaduan dan aspirasi masyarakat yang menonjol adalah terkait masalah politik dan hukum, dimana hal ini menjadi domain Komisi III DPR RI untuk menanganinya,” jelasnya.

            Sementara pengaduan dalam bidang lain diantaranya adalah masalah pertanahan masalah aparatur negara, masalah ekonomi atau keuangan, dan masalah pendidikan. “Total surat pengaduan yang masuk ke Pimpinan DPR RI dalam masa persidangan I-II adalah sebanyak 1499 surat,” paparnya.

            DPR RI juga menerima pengaduan melalui website sebanyak 325 dan diteruskan ke Alat Kelengkapan DPR RI terkait sebanyak 797 aspirasi. Sedangkan melalui pesan sebanyak 13.606 aspirasi yang telah diterima oleh DPR RI selama Masa Persidangan I-II

            Surat pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, alat Kelengkapan DPR RI serta diteruskan ke bagian pengaduan masyarakat pada masa persidangan III tahun sidang 2011-2012 (Januari-April 2012) berjumlah 1829 surat. Pada masa persidangan III yang paling banyak masalah politik/hukum (1121 surat) masalah tanah atau rumah/bangunan (240 surat) dan masalah aparatur negara/kepegawaian (161 surat).

            Pengaduan masyarakat yang disampaikan lewat webiste pada masa sidang III berjumlah 264 surat. Politik/hukum (67 surat), masalah pendidikan (32 surat), dan masalah aparatur negara/kepegawaian (28 surat) pengaduan lewat sms sebanyak 21.294 SMS.

            Menurut Marzuki, pada masa persidangan IV, surat yang ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI, Alat Kelengkapan DPR RI, dan diteruskan ke bagian pengaduan masyarakat berjumlah 1137 surat. Politik atau hukum (658 surat), masalah tanah/rumah/bangunan (171 surat), aparatur negara/kepegawaian (113 surat). Untuk website berjumlah 114 surat. Diantaranya masalah pendidikan (33 surat), aparatur negra (27 surat), tenaga kerja (16 surat), masalah tanah/rumah/bangunan (10 surat) melalui sms berjumlah 7781 SMS.

            Dia menambahkan, Alat Kelengkapan DPR RI berkomitmen meningkatkan kecepatan dalam memberikan tanggapan atas surat pengaduan masyarakat agar tindak lanjut dilakukan tetap aktual dengan waktu dimana masyarakat menyampaikan pengaduan kepada DPR RI.

            “Yang perlu disempurnakan adalah sistem pengelolaan dan media komunikasi yang digunakan. Sistem pengelolaan dan media komunikasi pengaduan masyarakat, harus sejalan dengan dinamika perkembangan permasalahan yang dihadapi serta kemajuan teknologi yang terjadi di masyarakat,” tambahnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.